Batavia Motorway

4 bulan kedepan: maceeet

2008-04-08T07:46:00.001+07:00

Adakah yang bertanggungjawab untuk memberi informasi kepada masyarakat akan adanya perubahan kondisi jalan —karena perbaikan, kecelakaan dsb— dan siapa yang harus menyediakan tanda/rambu agar masyarakat tidak dijebak masuk jalan tol yang macet???

Jalan tol layang Jembatan Tiga, Jakarta Utara, yang rusak akibat kebakaran di kolongnya, 7 Agustus 2007, mulai diperbaiki. Lalu lintas di sebagian jalan Jakarta Senin kemarin nyaris lumpuh. Butuh waktu beberapa jam ke dan dari Bandara Soekarno-Hatta.

Hudaya Arryanto, Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, operator jalan tol mengatakan perbaikan akan berlangsung empat bulan, terhitung sejak surat perintah kerja medio Maret lalu. ”Pekerjaan fisik diperkirakan selesai pada medio Juli 2008,” katanya.

Pantauan di lapangan menunjukkan dua faktor pemicu kemacetan terkait proyek itu: pertama, penyempitan lajur tol dari tiga lajur menjadi satu lajur di kedua arah di Jembatan Tiga, di sekitar Kilometer 24+200. Kedua, pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas dari dan ke sekitar Jembatan Tiga, baik di ruas jalan arteri maupun ruas jalan tol.

Pelintas yang tidak mengetahui adanya perbaikan itu terjebak berjam-jam. ”Saya sudah tiga jam, bahkan mau jalan empat jam, terjebak kemacetan ini. Saya masuk di gerbang tol Tanjung Priok 2 menuju Kota, tetapi sejak masuk pukul 16.00, sampai pukul 19.30 masih di tol Ancol. Macet parah,” kata Faisal (43), seorang pelintas, per telepon selulernya semalam.

Kemacetan juga terjadi di ruas tol sebaliknya. Stagnasi juga terjadi di ruas Tomang-Grogol-Jelambar-Jembatan Tiga pukul 15.00 - 20.30. Kemacetan juga mengganggu lalu lintas menuju Bandara, lalu lintas dari bandara menuju Pluit terganggu hingga pukul 18.30. Para pelintas terjebak selama 2-3 jam di ruas ini.

Akibat ketiadaan rambu lalu lintas, puluhan truk kontainer dari arah Grogol keluar di Jembatan Tiga, dan hendak menuju Ancol/Tanjung Priok, menyasar hingga ke Jalan Kencana Raya, Pluit. Kondisi itu menutup semua ruas jalan masuk dan keluar dari Pluit dan sekitarnya. Gambaran itu terlihat di Pluit Raya, Pluit Selatan Raya, Pakin, Gedong Panjang, Lodan Raya, Jembatan Tiga, hingga Jembatan Besi, dan sepanjang Jalan Raya Latumenten, serta kawasan sekitar Jelambar.

Sosialisasi tidak efektif

Menurut Hudaya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi berupa pemasangan spanduk di 25 titik masuk tol dalam kota, sejak dua minggu silam. Intinya, mengingatkan pelintas bahwa perjalanan akan terganggu karena adanya perbaikan di Jembatan Tiga. Operator juga membagikan brosur tentang hal yang sama di setiap gerbang tol menuju Jembatan Tiga sejak Minggu.

Namun, sejumlah pelintas menilai bentuk sosialisasi itu tidak efektif. ”Sebab, spanduk dipasang di gerbang tol dan leaflet pun dibagikan di gerbang tol. Seharusnya dipasang di jalan arteri, bukan di gerbang tol. Brosur juga seharusnya dibagikan di persimpangan jalan arteri dengan akses ke tol. Pelintas baru mengetahui setelah di gerbang tol dan mustahil mundur lagi,” kata Faisal.

Mulai dibongkar

Menurut Hudaya, pekerjaan fisik, seperti pembongkaran pembatas tol (barrier), sudah mulai dilakukan Minggu. Namun, pekerjaan pembongkaran aspal jalan dilakukan pada Senin malam. Akibatnya, terjadi penyempitan lajur di kedua arah pada sekitar Km 24+200, di mana ruas jalan dari tiga lajur menjadi satu lajur.

Selama masa konstruksi, yang berlangsung hingga empat bulan itu, lajur jalan yang digunakan hanya satu lajur. Oleh karena itu, dilakukan pengalihan lalu lintas khusus bus besar, truk, dan trailer. Hanya kendaraan kecil jenis sedan, minibus, pikap, dan jip boleh melintasi lajur jalan tol di lokasi perbaikan itu.

Kendaraan besar dari Tanjung Priok dan Ancol harus keluar tol PRJ-Kemayoran, SeaWorld-Ancol, Mangga Dua, dan masuk kembali di gerbang tol Jembatan Tiga 1, Angke 1, Angke 2 atau Pluit. Dari bandara menuju Ancol/Priok, keluar tol Pluit, dan masuk lagi di gerbang tol Jembatan Tiga 2 atau Gedong Panjang 2.

Sementara dari Grogol atau Bandara Cengkareng menuju Ancol dan Tanjung Priok harus keluar Jembatan Tiga dan masuk di gerbang tol Jembatan Tiga 2 atau Gedong Panjang 2. Untuk kendaraan yang berasal dari jalan tol, lalu keluar diberi tiket untuk ditunjukkan lagi pada saat masuk kembali ke ruas jalan tol.

Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Utara Ajun Komisaris Winarno mengatakan, selanjutnya akan dilakukan sistem buka tutup jalan, menyesuaikan tingkat kepadatan lalu lintas. Sistem ini dilakukan di Jembatan Dua yang mengarah ke Jembatan Tiga. Arus lalu lintas dari Grogol dialihkan ke kiri, lewat depan Kantor Polsektro Tambora, Jakarta Barat.

Penutupan jalan dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jembatan Tiga. ”Intinya, menghindari kawasan Jembatan Tiga dan pakai jalur alternatif selatan lewat Jalan Gunung Sahari.”

Siaran Pers

Divisi Hubungan Masyarakat PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, Senin menyebarkan siaran pers: Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono sekitar Jembatan Tiga, Jakarta Utara, ditutup untuk kendaraan besar hingga Juli 2008. Disebutkan, kendaraan jenis bus, truk, dan trailer dilarang melintasi jalan tol yang sedang menjalani perbaikan. Sedangkan kendaraan jenis sedan, pikap, jeep boleh melintas.

Di Km 24+200 hanya dibuka satu lajur untuk masing-masing arah. Untuk kendaraan yang dilarang melintas agar keluar keluar sebelum lokasi perbaikan dan masuk kembali di pintu tol berikutnya.

Alternatif yang disediakan :
Dari arah Tanjung Priok menuju Bandara atau Gorgol, keluar di pintu PRJ/Kemayoran, Sunda Kelapa/Glodok, dan Jembatan Tiga, kemudian masuk kembali di gerbang tol Jembatan Tiga 1, Angke 1, dan Angke 2. Karcis tanda masuk dipergunakan saat masuk di ketiga gerbang tol tersebut.

Dari arah Bandara menuju Tanjung Priok, keluar di Pluit dan masuk kembali di gerbang tol Jembatan Dua atau Gedong Panjang. Kendaraan yang masuk ke dua gerbang tol tersebut harus membayar penuh tarif tol dalam kota.

Dari arah Grogol menuju Tanjung Priok, keluar di Jembatan Tiga dan masuk kembali di gerbang tol Jembatan Dua dan Gedong Panjang dua. tidak perlu membayar lagi.

Pengalihan kendaraan itu mulai diberlakukan sejak Minggu pukul 00.00 Arus lalu lintas di ruas tol dalam kota lumpuh selama enam jam. Berdasarkan pantauan Koran Sindo, kemacetan terjadi dari arah Cawang menuju Pluit dan Tanjung Priok, dari Km 19–25, dan dari Km 14–23,dari arah Grogol menuju Ancol. Dari arah Cawang menuju Grogol juga demikian.Kemacetan terjadi pada pukul 10.00–16.00, antrean kendaraan nyaris tidak bisa bergerak.

Arus lalu lintas mulai cair pukul 17.00 imbasnya berdampak pada lalu lintas di beberapa jalan alteri, seperti Jalan Tubagus Angke,Jembatan I,II,dan III, Jalan Gedong Panjang,Pasar Ikan, dan Jalan Kopi Jakarta Barat. Di jalan-jalan tersebut kemacetan tidak dapat terhindarkan.

Kasat Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Kanton Pinem mengatakan, kemacetan disebabkan terjadinya penyempitan, dari tiga jalur menjadi satu. Akibatnya, hampir sebagian akses tol dalam kota macet total.

Menurut dia, untuk memperlancar arus lalu lintas, pihaknya menerjunkan 125 petugas yang disebar ke pelosok ruas tol, terutama di titik rawan kemacetan. Pihaknya juga memberlakukan sistem buka-tutup jalan di Jembatan Dua mengarah Jembatan Tiga.

”Arus lalu lintas di beberapa lokasi sempat dialihkan. Dari Grogol misalnya, kendaraan dialihkan ke kiri melalui depan Polsek Tambora,” jelasnya.

Direktur Operasi PT Citra Marga Nushapala Persada Arianto Hudaya mengakui, tengah memperbaiki konstruksi tol yang terbakar Agustus lalu, khususnya di Jembatan Tiga. Perbaikan dijadwalkan selesai dalam jangka empat bulan, pada Agustus mendatang. Anggaran mencapai Rp20 miliar. ”Pekerjaannya dilakukan secara tender yang diumumkan November lalu. Kontraktornya PT Yasa Patria Perkasa dan konsultan PT Multiphi Beta,”terangnya.

Perbaikan dilakukan dengan melihat rekomendasi Departemen Pekerjaan Umum, yaitu mengganti 27 balok penopang( girder) yang rusak berat dan sedang. Sementara sisanya akan diperbaiki dengan penambalan dan pembetonan.”Temperatur api saat itu mencapai 700 derajat Celsius dan sampai merusakkan besi beton.Total ada 44 girder yang terbakar,” jelasnya.

Sejumlah perbaikan lain, di antaranya pembongkaran dan perbaikan lengan penyeimbang (expansion joint), pembatas (barrier), lantai jembatan, perkerasan aspal, serta penggantian roda penahan.

”Perbaikan ini termasuk yang pertama kali kami lakukan. Risiko keselamatan juga sangat besar karena para pekerja kami juga harus berdampingan dengan para pengendara yang tetap melewati jalan ini,”ungkapnya. Arianto menambahkan, CMNP berpotensi mengalami kerugian Rp150 juta per hari atau Rp 4,5 miliar per bulan sejak rusaknya konstruksi jembatan layang di Jembatan Tiga.

Kemacetan di ruas ini juga menyebabkan beralihnya konsumen tol untuk menggunakan ruas tol lain. Perbaikan harus dilakukan karena melemahnya konstruksi tol setelah kebakaran yang menghanguskan 200 rumah petak Agustus 2007 lalu. Api bersumber dari ledakan kompor gas salah satu warga. Sampai saat ini pun banyak warga yang kembali menempati lokasi kebakaran, padahal telah diberi uang kerohiman ataupun dipindahkan ke rusun. (neneng z/sucipto/ mohammad yamin)

(berita dari Kompas, Media Indonesia, Koran Sindo)

Toll Bandara segera melayang

2008-02-10T19:51:00.001+07:00

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan jalan layang tol Sedyatmo menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan dimulai pembangunannya Maret ini.Tol dibuat di atas tol yang ada saat ini sepanjang 7 km, khususnya di sekitar areal km 25 sampai 28.
Setiap arah akan memiliki 2 lajur, diperkirakan akan selesai dalam waktu setahun.

Proses kajian sudah selesai, kini sedang berjalan proses tender fisiknya.
Gubernur Fauzi Bowo menyatakan pembangunan tol layang ini akan disinergikan dengan rencana pembangunan KA bandara.
Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal menyatakan pembangunan tol ini tidak boleh merusak biota hutan bakau disana. "Departemen PU dan Kehutanan telah berkoordinasi karena di sana karena hutan lindung."

Jalan tol dalam kota tidak memecahkan masalah

2008-01-02T15:49:00.000+07:00

Menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang akan membangun enam ruas jalan tol di tengah kota, Direktur Instran Darmaningtyas berpendapat, hal itu tidak akan memecahkan masalah kemacetan.

Menurut dia, dalam jangka panjang, ketersediaan jalan tol tengah kota justru merangsang pengguna jalan untuk membeli kendaraan pribadi. Hal itu akan menimbulkan masalah kemacetan yang lebih hebat dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI mengoptimalkan penggunaan sarana transportasi massal yang sudah ada selama ini, misalnya bus jalur khusus (transjakarta).

Kenaikan tarif bus bisa saja dilaksanakan bila sistem keuangan perusahaan pengelola sudah terjamin transparansi dan akuntabilitasnya. Apabila tarif sudah bisa dinaikkan, subsidi pemerintah dialihkan untuk meremajakan bus-bus kota yang ada sehingga pengguna kendaraan pribadi mau beralih menggunakan angkutan massal. [dari Kompas - 2 Januari 2008, Setiap Bulan 300 Pengendara Motor Tewas ]

Jalan tol bukan solusi

2007-12-31T15:55:00.000+07:00

"Tol bukannya mengurangi kemacetan tapi malah memfasilitasi kendaraan, sehingga pengguna kendaraan pribadi akan makin banyak dengan adanya tol," kata F Trisdiantara, Kepala Bidang Kajian Transportasi Universitas Indonesia F Trisdiantara dalam siaran pers Evaluasi Transportasi 2007 di Jakarta hari Senin (31/12).

Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan jalan baru seperti jalan layang untuk angkutan massal, atau mengalih fungsikan ruas tol yang tidak digunakan lagi sebagai jalur busway. Menurutnya jalur transportasi massal yang paling tepat untuk Jakarta adalah transportasi berbasis rel.
"Sebenarnya untuk Jakarta paling pas yang berbasis rel. Tapi masalahnya sekarang kemampuan pemerintah tidak memadai untuk membangun itu dan daya beli masyarakat yang masih kurang."

Adapun pembangunan jalur kereta blue line dinilai Trisdiantara sudah tepat. Namun fungsi blue line dan fungsi busway harus diintegrasikan, yakni di mana terdapat jalur busway, seharusnya blue line juga dibangun di sana.
Saat ini dinas perhubungan sedang membicarakan sistem integrasi busway dan blue line. "Tentu semakin terintegrasi semakin banyak orang memakai blue line dan busway, jadi diharapkan mampu mengurangi kendaraan pribadi," kata Tris. [dari Kompas]

Enam ruas jalan tol perlu dikaji lagi

2007-11-22T00:49:00.000+07:00

Tahun 2008 nanti ada rencana dibangun enam ruas tol dalam kota. Kalangan DPRD DKI mengkhawatirkan kemacetan di ibukota semakin bertambah.
"Jalan tol membuat akses semakin lancar, sehingga kendaraan dari luar kota akan masuk ke ibukota. Saya khawatir pembangunan enam ruas jalan tol tersebut nantinya justru membuat kemacetan semakin parah," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Ilal Ferhard.

Seharusnya Pemprov DKI terlebih dahulu memperbaiki jaringan jalan yang telah ada, memperbaiki moda transportasi massal yang telah ada dan segera merealisasikan rencana pembangunan monorel atau subway yang telah dirintis beberapa waktu lalu.

"Penyediaan transportasi massal yang nyaman membuat pemilik kendaraan beralih menggunakan transportasi tersebut, sehingga kepadatan kendaraan dapat dikurangi," tukasnya. Dan tentunya jaln tol tidak akan dibutuhkan lagi.

Selain itu, untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang merupakan penyebab kemacetan ibu kota, Pemprov DKI juga diminta untuk terus mendorong pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan-jalan ibu kota.

Rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu sendiri saat ini tengah dibicarakan oleh Menko Perekonomian setelah Departemen PU menyetujui rencana pembangunan proyek tersebut.

Namun Ilal menegaskan walaupun kelengkapan persyarakat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota telah rampung, bukan berarti pembangunan bisa langsung dilaksanakan."Dewan akan mengkaji terlebih dahulu efisiensi pembangunan enam ruas jalan tol itu, setelah Pemprov DKI melaksanakan beberapa opsi yang dapat mengurangi kepadatan kendaraan lalu lintas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI mendukung upaya Departemen PU mempercepat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Sebab, pembangunan enam ruas tol tersebut untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Pembangunan proyek ini melibatkan BUMD milik DKI, PT Jakarta Propertindo.

Diberitakan Koran Tempo bahwa Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto secara terpisah mengatakan penambahan jalan di Jakarta bukan penyelesaian yang baik. "Sebab, orang akan terpicu untuk membeli mobil," ucapnya. Menurut dia, jalan keluar yang baik adalah memperbaiki transportasi publik.

Enam ruas jalan tol yang akan dibangun sepanjang 85,6 kilometer dengan biaya sebesar Rp 23 triliun. Angka ini setara dengan Rp 270 miliar untuk setiap kilometernya. Enam ruas jalan tol tersebut melintasi Kemayoran-Kampungmelayu, Rawabuaya- Sunter, Kampungmelayu-Tanahabang-Duripulo-Sunter-Pulogebang-Pasarminggu, Cassablanca, dan Ulujami-Tanahabang.

Padahal hal ini pernah juga mencuat tahun lalu dalam debat publik "Menggugat Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Jakarta", 24 Mei 2006, yang diselenggarakan Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta.

"Rencana pembangunan enam ruas jalan tol itu juga tidak pernah tercantum dalam rencana tata ruang wilayah maupun Pola Transportasi Makro," kata Ketua Kelompok Kerja Transportasi Kaukus Lingkungan Hidup Jakarta Tubagus Haryo Karbyanto.

Para pembicara dalam acara itu antara lain Wakil Ketua DPRD Achmad Heryawan, Kepala Dinas PU DKI Wishnu Soebagyo, dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono. Anggota DPD DKI Sarwono Kusumaatmadja mengemukakan, upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, baik pembatasan wilayah atau zona, penetapan tarif parkir tinggi, serta menaikkan pajak dan BBM.

Berita terkait: Koran Tempo

Jalan Tol Jembatan Tiga dipotong

2007-08-17T13:15:00.000+07:00

JAKARTA (SINDO) – Jalan Tol Wiyoto Wiyono, persisnya di Jembatan Tiga, Jakarta Utara, sepanjang 140 meter yang menghubungkan akses Tanjung Priok–Penjaringan dipotong.

Pemotongan itu sebagai imbas kebakaran di permukiman warga kolong jalan tol tersebut pada 7 Agustus lalu. ”Pemotongan terpaksa dilakukan karena pascakebakaran, konstruksi jalan sangat tidak aman,” ujar Direktur Utama Cipta Marga Nusaphala Persada (CMNP) Daddy Haryadi seusai rapat muspida di Balai Kota, kemarin.

Daddy menjelaskan, selama proses pemotongan konstruksi jalan tol yang terbakar,akses jalan itu ditutup sementara. Otomatis, akses menuju Bandara Soekarno Hatta, Kemayoran, Tanjung Priok 2, dan Ancol Barat terputus.”Diperkirakan,butuh waktu selama empat bulan untuk membangun jalan tol tersebut.Dana yang dihabiskan sebesar Rp40 miliar,” lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendukung Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang membongkar jalan tol yang rusak akibat terkena imbas dari terbakarnya rumah warga kolong jalan tol. Pengguna jalan menjadi tidak nyaman melintasi jalan itu, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
”Ini kerugian yang sangat besar. Maka itu, untuk antisipasinya memang harus dibongkar demi keselamatan pengguna jalan,” kata mantan Pangdam Jaya ini. Sutiyoso berjanji merelokasi warga yang tinggal di permukiman bawah kolong tol ke rumah susun (rusun). Namun, hanya pemilik KTP Jakarta yang akan dipindahkan ke rusun di Marunda dan memperoleh diskon khusus.

”Tapi warga yang tidak memiliki KTP hanya dikasih uang kerohiman Rp1 juta. Mereka tidak mendapat hak relokasi ke rusun,” terangnya. Dia menambahkan, seluruh pembiayaan jalan tol dan relokasi warga serta biaya kerohiman ditanggung pemerintah pusat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta hanya membantu.

Selanjutnya, pemerintah pusat, melalui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, telah mengeluarkan pernyataan resmi berupa larangan bawah jalan tol untuk kawasan permukiman. Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas berjanji memberikan diskon sebesar 50% bagi warga yang ber-KTP Jakarta untuk pindah ke rusun. Kebijakan serupa juga pernah diterapkan bagi penghuni Rusun Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara.

”Harga sewa rusun yang saat ini dihuni nelayan itu sebesar Rp90.000–100.000 per bulan dari harga semula Rp300.000 –500.000 per bulan,” ujarnya. Effendi mengatakan, jika pendataan selesai dilakukan, seluruh warga penghuni kolong tol yang memiliki identitas resmi akan menempati rusun,di antaranya rusun Marunda, Muara Angke, dan Cakung Cilincing.

”Rusun Muara Angke dan Cakung Cilincing sudah siap digunakan, sedangkan Rusun Marunda tinggal dilengkapi fasilitas listrik saja,” tandasnya. Seperti diberitakan, Pemkot Jakarta Utara berencana menertibkan ratusan warga di bawah Tol Tanjung Priok hingga Pluit. (sucipto/sujoni)

Studi kolong tol

2007-08-14T02:29:00.000+07:00

Diunduh dari situs Badan Litbang Departemen PU

Studi Pengamanan Dan Penataan Lahan Damija Tol Cawang-Grogol-Pluit

Latar Belakang
Pembangunan Jalan Tol Cawang-Grogol-Pluit telah menghadirkan ruang-ruang kosong di bawah kolong jalan layang tol dan menimbulkan berbagai permasalahan di beberapa titik lokasi ruas jalan. Penyerobotan lahan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) tol oleh masyarakat telah berkembang hingga pada kondisi yang memprihatinkan.

Bentuk-bentuk penyerobotan lahan dimaksud diantaranya :

Muncul dan berkembangnya bangunan-bangunan liar baik permanent maupun non permanen yang digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha
Terjadinya penumpukan sampah yang tidak terkendali.
Penurunan kualitas tanah pada lokasi-Iokasi yang selalu tergenang air.
Timbulnya kekumuhan lingkungan bawah tol dan gangguan teknis terhadap keselamatan jalan tol.

Maksud dan Tujuan
Maksud studi ini adalah menyusun konsep membangun kemitraan dalam pengamanan dan pengelolaan lahan DAMIJA dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana model yang sedang. dikembangkan saat ini pada Studi Pengamanan dan Penataan Lahan DAMIJA Model Jakarta Infra Urban Tollway (JIUT)/ Harbour Toll Road (HTR).

Hasil Litbang/Kajian

Tersedianya informasi umum jumlah lahan DAMIJA (yang telah diserobot/belum diserobot/telah dimanfaatkan).
Tersedianya Model pemberdayaan Peran masyarakat dalam pengamanan dan penataan lahan.
Tersusunnya deskripsi peran para pelaku/stakeholder (pemerintah pengelola, pengguna, dan masyarakat) dalam tahap Pra/Proses/Pasca pengosongan lahan.
Tersusunnya model pendayagunaan lahan sesuai tata ruang, jenis penggunaan lahan dan kebijakan pengamanan penataan lahan, serta site plan dan pemanfaatan lahan.
Terumuskannya konsep kebutuhan kebijakan hukum yang mengatur, kejelasan perijinan pemanfaatan lahan dan kebijakan pelibatan peran stakeholder dan masyarakat.
Uji coba model Demplot KPD harus ditindaklanjuti secara serius, pada suatu ruas tertentu.

Kesimpulan

Lahirnya Kebijakan Peraturan Perundang-undangan khusus mengenai Damija Jalan Tol Layang adalah sangat mendesak didorong. Dilihat dari hasil kajian menunjukkan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak cukup mengakomodir kepentingan lapangan.
Perlu dipertegas Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dari setiap pihak yang berkepentingan dalam studi ini.
Demplot KPD harus ditindaklanjuti secara serius, karena masyarakat sangat berharap operasionalisasi dari Demplot tersebut.

Kajian sosial Kolong Tol

2007-08-14T01:03:00.000+07:00

Berikut ini sebuah kajian sosial yang menarik. Diunduh dari situs Departemen PU :

Upaya Pengamanan Partisipatif Lahan Damija Jalan Tol Layang
(Suatu Kajian Sosial)

Reorientasi Paradigma Pembangunan Infrastruktur

Latar Belakang
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Jalan baik UU No.13/1980 maupun UU Jalan (Pengganti) yang telah disetujui oleh pihak legislative dan segera disahkan, Penguasaan atas Jalan ada pada Negara. Dari penguasaan jalan oleh Negara tersebut kemudian diberikan wewenang kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksa nakan penyelenggaraan jalan pada batas kewenangannya.

Jalan Tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum, wewenang penyelenggaraannya yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan, berada pada Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri sebagai Pembina Jalan.

Dalam pasal 45 UU Jalan (Pengganti) disebutkan bahwa sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan Jalan Tol tersebut dilaksanakan oleh BPJT (Badan Penyelenggara Jalan Tol) yang dibentuk oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri (Pembina Jalan).
Dalam pasal 50 UU Jalan (Pengganti), wewenang mengatur pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan oleh BPJT, dan selanjutnya Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.

Kegiatan pengusahaan Jalan Tol selain pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengoperasian juga pemeliharaan yang berkaitan dengan pengamanan asset Jalan Tol, termasuk didalamnya adalah lahan Damija Jalan Tol.

Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta yang dikenal dengan Jakarta Intra Urban Toll roads (JIUT), yang dibangun pada tahun 1990 oleh PT. Jasa Marga bersama sama dengan investor swasta lainnya (CMNP), merupakan jalan tol yang sebagian konstruksinya elevated (jalan layang).

Pengamanan lahan Damija Jalan Tol (JIUT) yang dibangun diatas permukaan tanah (landed road) selama ini tidak bermasalah karena dengan upaya pemagaran yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga sebagai pengelola sudah cukup efektif. Namun tidak demikian halnya pada ruas jalan tol layang (elevated road) yang menghadirkan ruang di bawah jalan tol/kolong jalan tol yang sering kali diokupasi secara ilegal/diserobot oleh para squatters.

Cara pengamanan lahan Damija Tol Layang hanya dengan pemagaran saja ternyata tidak efektif karena banyak dirusak oleh masyarakat squatters bahkan pagarnya dicuri. PT.Jasa Marga sebagai pihak pengelola sampai dengan saat ini nampaknya belum dapat mengatasi masalah penyerobotan lahan Damija jalan tol laying secara tepat, bahkan secara perlahan tapi pasti, akhirnya banyak lahan kolong jalan tol yang berubah fungsi terutama untuk bangunan perumahan, lahan usaha peternakan, dan kegiatan-kegiatan sektor informal lainnya

Masalah okupasi menjadi makin meluas, seperti yang terjadi pada jalan tol layang JIUT-HTR ruas Tanjung Priok – Pluit telah tumbuh bangunan perumahan permanen, semi permanent, dan kumuh. Di ruas tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk menertibkannya pada tanggal 10 Oktober 2001. Advokasi oleh pemerhati dilakukan antara pihak-pihak terkait : masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah (DKI), dengan sasaran utama reorientasi persepsi bahwa hak dan wewenang atas lahan Damija Tol Layang berada di tangan Menteri Kimpraswil dan bukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Advokasi berhasil dilakukan dan rencana penertiban ditunda selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Pembina Jalan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 214/KPTS/M/2002 tertanggal 10 Mei 2004 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada warga tinggal selama 2 (dua) tahun untuk mempersiapkan diri agar secara ekonomi dan sosial mampu, dan kemudian meninggalkan/mengosongkan lahan Damija Jalan Tol yang mereka duduki.
Dengan asumsi bahwa selama selang waktu tersebut akan dilakukan serangkaian kegiatan persiapan sosial dan pemberdayaan warga untuk kemudian dapat meninggalkan lahan Damija secara swadaya sebelum Kepmen tersebut berakhir.

Sayangnya peluang kesempatan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena tidak jelasnya aturan main ditambah kurangnya komitmen dari pihak penyelenggara jalan tol (PT.Jasa Marga) menjadikan Kepmen tersebut tidak berjalan efektif dan maksimal, bagaikan hanya “menabur garam di lautan”, tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap persiapan sosial warga.

Akhirnya ketika Kepmen berakhir, kembali warga belum siap untuk pindah. Dilain pihak, pola kebijakan lama akan terjadi kembali dimana pemprov DKI Jakarta merencanakan penertiban pada bulan April 2004. Advokasi pemerhati kembali dila kukan dengan dukungan Bapak Menteri Kimpraswil serta kunjungan beliau ke lapangan yang dilakukan dua kali, yaitu pada tanggal 19 dan 26 April 2004.

Hasil kunjungan Bapak Menteri Kimpraswil disertai dialog dengan warga akhirnya menyepakati untuk dilakukan pengosongan secara partisipatif. Permintaan warga untuk memperpanjang Kepmen No. 214/KPTS/M/02 dengan tegas tidak disetujui oleh Menteri. Alternatif yang ditawarkan adalah penyediaan Rumah Susun Sederhana Sistem Sewa (Rusunawa).

Setelah dialog, kemudian dilakukan Pendataan Warga. Selain itu, Bapak Menteri juga menyatakan harus sesegera mungkin dibuat konsep kegiatan paska pengosongan agar penyerobotan tidak terulang lagi setelah lahan kosong. Timbulnya masalah penyerobotan lahan Damija Jalan Tol Layang (kolong jalan tol) yang makin memburuk dan sulit diatasi inilah yang melatarbelakangi kebutuhan untuk pemecahan masalah sosial serta masukan kebijakan dalam bentuk konsep panduan (Awig-awig)

Maksud dan Tujuan
Konsep Upaya Pengamanan Lahan Damija Jalan Tolong dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : Upaya Pengosongan dan Upaya Penataan. Penekanan dalam upaya ini terletak pada unsur partipasi aktif seluruh pihak terutama masyarakat. Konsep Upaya Pengosongan digunakan bagi Pengamanan lahan Damija Jalan Tol Layang yang telah diserobot. Sedangkan Konsep Upaya Penataan digunakan untuk Pengamanan Lahan Damija Jalan Tol Layang yang belum diserobot dan atau yang telah diserobot tetapi telah dikosongkan.

Kedua Konsep Upaya Pengamanan ini memiliki tujuan :

Pengamanan asset negara, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif sehingga dapat meningkatkan nilai asset Negara.
Terjadinya kejelasan pembagian peran dan tugas lintas pihak dalam pelaksanaan pengamanan Damija, baik pada saat pelaksanaan pengosongan maupun pada saat dilakukannya pengamanan lahan Damija yang belum dan atau telah diserobot tetapi telah dikosongkan.

Metodologi

Konsep upaya ini dipersiapkan tidak hanya dari diskusi dan pemikiran/kajian literatur, tetapi juga berasal dari pengalaman panjang selama 4 (empat) tahun dengan melakukan kajian lapangan dan pendampingan komunitas pemanfaat lahan Damija. Sehingga ditetapkanlah penggunaan Metode dengan pendekatan Integrated Participatory Action Research (IPAR) yang lebih menekankan pada konsep pengembangan peran stakeholders (Institutional Development).
Dalam hal ini peran Pemerintah dan Penyelenggara/Pengelola Jalan Tol sebagai unsur pengatur (regulator) yang perlu flexible serta masyarakat dengan pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat (Community Based Development/ CBD).

Secara umum pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

Kelompok Diskusi Terarah (FGD) mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan lahan Damija Tol Layang serta masyarakat yang punya keterkaitan langsung dengan Damija Jalan Tol Layang.
Wawancara dengan stake holders, antara lain unsur-unsur: pemerintah daerah, masyarakat, serta LSM untuk memperoleh kesamaan persepsi/ pandangan terhadap upaya Rintisan Penyusunan Pedoman Pengamanan Damija Jalan Tol Layang.
Dialog Lintas Pelaku yang bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman bersama tentang pentingnya keberadaan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan Damija Jalan Tol Layang.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilengkapi dengan aktivitas pendampingan, observasi partisipatif, learning by doing dengan dukungan logical thinking.

Upaya Pengosongan Partisipatif
Upaya ini mencakup tata cara pengosongan partisipatif mulai dari tahap pemahaman keadaan lapangan, penyusunan rekomendasi awal, pembentukan Tim Teknis Pengosongan, pelaksanaan pendataan (sensus) sampai dengan tahapan pelaksanaan pemindahan/relokasi.
Inti dari kegiatan pengosongan partisipatif adalah memberi kesempatan kepada warga atau komunitas pemanfaat lahan Damija Jalan Tol Layang untuk melakukan persiapan sosial.

Persiapan sosial secara partisipatif diwujudkan dengan mendirikan dan mengoperasikan Demplot sebagai pusat kegiatan komunitas (pendidikan anak kolong jalan tol dengan fasilitasi bangunan dan tenaga pengajar). Demplot ini secara umum diberi nama Komunitas Pemantau Damija /KPD (sebagai kesepakatan warga). Dan ini bukan cerita, melainkan telah dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah (Puskaji Sosbudekwil), Badan Litbang Kimpraswil pada lahan Damija Jalan Tol Layang JIUT ruas Cawang – Pluit yang berlokasi di Kalijodo. Demplot ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2003 dengan prinsip bahwa kegiatan ini tidak berorientasi pada mekanisme proyek melainkan pada program yang terus berkelanjutan (sustained) melalui pendampingan secara purna waktu. Ini merupakan wujud pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan sekaligus dapat memberikan kesadaran yang tinggi kepada warga untuk menjaga agar jumlah penghuni kolong jalan tol layang tidak bertambah.

Dengan adanya Demplot masyarakat merasa terayomi sebab anak-anak mereka bisa sekolah dan dengan cara pendekatan ini mereka mau terbuka dan dialog bersama dengan pemerintah secara baik, untuk membicarakan masa depan mereka yang mengedepankan usulan-usulan, potensiyang dimiliki, keinginan-keinginan agar mereka bisa hidup tidak dibawah kolong jalan tol, kemauan berpartisipasi untuk mencegah penambahan jumlah penghuni, serta rencana-rencana solusi ke depan termasuk alternatif-alternatif kepindahan agar mereka tetap hidup dengan layak dan lain-lain.

Dari pengalaman tersebut diatas menunjukkan bahwa mendekati komunitas “kolong jalan tol” dibutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat, dan kesalahan pendekatan pada tahap awal akan berakibat kegagalan untuk mendekati mereka.
Oleh karena itu, pada tahun pertama dalam pendampingan dengan komunitas tidak pernah dibicarakan tentang status tempat tinggal. Tahun pertama adalah tahun “pacaran” saling menjajagi untuk memahami satu sama lain dengan satu komitmen tidak boleh ada yang mengingkari janji (“selingkuh”), artinya rasa saling percaya harus terbangun.
Komitmen yang diminta kepada komunitas adalah tidak adanya penambahan jumlah Kepala Keluarga (KK) penghuni kolong jalan tol, dan jika penambahan KK ternyata masih terjadi, maka hal ini sudah masuk kategori ingkar janji.
Penggunaan kata “pacaran-selingkuh” memang berdasarkan kearifan lokal setempat, yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja di lokalisasi prostitusi Kalijodo. Hasilnya ternyata cukup optimal, sampai saat ini tidak terjadi penambahan jumlah hunian baru, dan jumlah hunian tetap sebanyak 213 Kepala Keluarga (squatters.

Setelah rasa saling percaya terbangun, maka dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan kegiatan persiapan sosial. Untuk Kalijodo salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pendidikan dasar yang diikuti 193 anak dengan sistem kejar paket, dimana anak didik akan mendapat ijasah formal.
Ketika bangunan kepercayaan semakin kuat, maka secara perlahan kemudian masyarakat secara bersama-sama menyusun Community Action Plan (CAP) yang difasilitasi oleh Puskaji SBEW dan pemerhati yang memuat rencana hidup komunitas sampai dengan batas kesiapan mereka meninggalkan lokasi.

Pengalaman inilah yang dituangkan dalam Konsep Upaya Pengosongan, sehingga kemudian diharapkan rencana ini dapat direplikasi di lokasi lahan Damija Jalan Tol Layang lainnya. Sedang untuk teknis pengosongan, sedang dilakukan pendataan dan persiapan teknis relokasi di JIUT-HTR ruas Tanjung Priok-Pluit. Kegiatan ini dilakukan melalui Tim Kecil yang telah dibentuk beranggotakan wakil dari Ditjen Praswil, Ditjen Perkim, Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jasa Marga.

Upaya Penataan Partisipatif
Paradigma baru dalam Upaya ini terletak pada perubahan persepsi bahwa penataan lahan Damija Jalan Tol Layang tidak cukup hanya diberi pagar dan dihijaukan saja. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat legal yang bermukim di pinggir dan atau sekitar lahan Damija Jalan Tol Layang.
Masyarakat dapat diberi hak pemanfaatan serta bertanggungjawab menjaga keamanan lahan Damija Tol Layang. Pemanfaatan tersebut harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pembina Jalan dalam bentuk kebijakan rencana peruntukan (site plan).

Ada 3 (tiga) prinsip dalam pemanfaatan lahan, yaitu :

tidak membahayakan konstruksi jalan tol,
tidak untuk perumahan dan
sesuai dengan rencana peruntukan.

Pola ini sebenarnya bukan hal yang baru pada tataran konsep dan sudah diterapkan di ruas JIUT-HTR wilayah Sungai Bambu, dimana masyarakat legal diberi ijin oleh Penyelenggara/ Pengelola Jalan untuk me manfaatkan lahan kolong tol untuk usaha ternak kambing.
Ternyata secara ekonomis hal ini menguntungkan masyarakat dan Penyelenggara/Pengelola Jalan Tol. Setelah secara sosial dan ekonomi mampu, masyarakat dengan sukarela mau meninggalkan kawasan tersebut dan kini lokasi tersebut sudah tidak ada lagi perumahan illegal (kosong).

Pemanfaatan lahan dilakukan dibawah payung penataan yang terorganisir melalui kelembagaan masyarakat. Kelembagaan tersebut diberi nama Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang memiliki 3 (tiga) unit kerja, yaitu Unit Sektor Riel, Unit Simpan Pinjam dan Unit Pengamanan Damija. Unit terakhir ini secara umum atas kesepakatan dengan warga disebut sebagai Komunitas Pemantau Damija (KPD) .
Melalui kelembagaan inilah, partisipasi aktif berupa pendanaan pengamanan lahan Damija dilakukan secara swadaya dan swadana oleh masyarakat. Konsep seperti ini telah terjadi di wilayah Ancol dimana warga pemanfaat lahan membayar iuran untuk menggaji petugas yang khusus mengamankan lahan Damija Jalan Tol Layang.

Suatu bukti bahwa Pemerintah bisa memainkan peran sebagai enabler terlihat dari lahirnya insiatif masyarakat untuk memanfaatkan lahan, contoh di Sungai Bambu, dimana lahan tersebut dimanfaatkan untuk kebun tanaman obat keluarga (toga) yang dikelola oleh ibu-ibu disana.

Satu hal yang perlu diperhatikan lagi adalah adanya prinsip keadilan, artinya jika masyarakat dilarang memanfaatkan lahan Damija Jalan Tol Layang, maka larangan ini harus berlaku umum untuk semua pihak. Contoh adanya perlakuan khusus yang terjadi, adalah pemanfaatan lahan kolong jalan tol di kawasan Grogol untuk area parkir kendaraan yang dilakukan oleh Universitas Trisakti.
Hal ini di mata warga dipandang tidak adil dan menimbulkan persepsi bahwa, bagi yang kaya boleh memanfaatkan tapi bagi yang miskin tidak boleh. Kondisi seperti ini sangat rawan untuk rakyat banyak. Prinsip keadilan ini dapat membantu semua pihak agar bersedia untuk mengubah paradigma lama dalam pengamanan lahan Damija Jalan Tol Layang.

Dalam Konsep Upaya Penataan Partisipatif ini dijelaskan secara detail tata cara penataan lahan Damija Jalan Tol Layang. Mulai dari tahapan pembuatan rencana penataan, tahapan implementasi setelah ada kebijakan dari Pembina Jalan sampai dengan tata cara menumbuhkan kelembagaan lokal dan mekanisme pengamanan lahan Damija Jalan Tol Layang oleh masyarakat.

Rekomendasi

Sebenarnya karakteristik lahan Damija Jalan Tol Datar dengan Jalan Tol Layang sangatlah berbeda. Selama ini pengamanannya dilakukan dengan aturan yang sama dan ternyata tidak efektif bagi lahan Damija Jalan Tol Layang. Oleh karenanya sangat dibutuhkan adanya Pedoman yang partisipatif dalam pengamanan lahan Damija Jalan Tol layang, yang mencakup aspek penataan maupun pengosongannya.
Publik memahami dengan jelas, bahwa kesemrawutan hunian di bawah kolong sepanjang jalan tol layang merupakan bukti lemahnya kebijakan dalam penegakan hukum serta kurangnya kepedulian sosial atas masalah pemukiman ‘masyarakat kecil’, sehingga tidaklah berlebihan apabila Konsep Upaya ini segera dapat diwujudkan menjadi suatu Pedoman yang akan menjadi acuan segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat.
Partisipasi stakeholders dan masyarakat yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk secara bersama-sama dapat mendukung terwujudnya Damija Jalan Tol Layang yang bersih, sehat, aman, dan nyaman serta produktif.

Kolong Tol dikosongkan

2007-08-13T12:55:00.000+07:00

Bangunan Dilarang di Kolong Tol
Jadi Taman dan Lapangan Olahraga

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas melarang siapa pun membangun rumah di kolong tol, termasuk para korban kebakaran di kawasan Jembatan Tiga, Jakarta Utara. Kolong jalan tol harus dikosongkan agar kebakaran yang merusak struktur jalan tol tidak terulang kembali.

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Jumat (10/8), mengatakan, pemerintah berencana merelokasi seluruh penghuni kolong jalan tol karena dianggap membahayakan dan merusak keindahan kota. Dua kali kebakaran terjadi di bawah jalan tol dianggap sudah cukup menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengosongkan kawasan itu.

Hingga kemarin sebagian lalu lintas yang seharusnya melintasi jalan tol layang di kawasan Jembatan Tiga dialihkan karena jalan tol layang dikhawatirkan roboh. Badan jalan tol itu rusak setelah terjadi kebakaran di bawahnya Selasa (7/8).

Menurut Sutiyoso, para korban kebakaran sebaiknya tidak diizinkan untuk membangun kembali rumah mereka di kolong jalan tol. PT Jasa Marga dan Departemen Pekerjaan Umum diharapkan tegas untuk masalah itu dan, jika diperlukan, minta bantuan penertiban dari DKI agar kebakaran serupa tidak terulang.

Total jumlah penghuni kolong jalan tol diperkirakan mencapai 10.000 sampai 18.000 keluarga. Mereka menghuni kolong jalan tol atas izin Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah sejak 2003 dan izinnya habis sejak 2005.

Pemprov DKI Jakarta tidak memberi rekomendasi bagi pemerintah pusat untuk memperpanjang izin itu sehingga para penghuni kolong jalan tol dianggap liar dan harus direlokasi.

"Saya menyesalkan diberikannya izin bagi para penghuni liar itu. Pemprov DKI Jakarta menginginkan pengelolaan kolong jalan tol diberikan kembali ke DKI agar tidak ada dualisme kebijakan dalam pembangunan kota," kata Sutiyoso, yang berencana mengubah kawasan di bawah tol menjadi taman dan lapangan olahraga. (ECA)

Penertiban bangunan kolong tol

2007-08-11T12:50:00.000+07:00

Kolong Tol Harus Bebas Bangunan Liar

Jakarta-Utara.Com - Walikota Jakarta Utara Effendi Anas berjanji akan segera menertibkan semua bangunan liar yang berdiri di kolong tol di Jakarta Utara. Hal ini terkait musibah kebakaran yang menghanguskan ratusan gubuk-gubuk liar yang dihuni sekitar 3000 KK atau 10.000 jiwa, di kolong tol Jembatan Tiga, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Senin (10/08) lalu.

Saat ditemui reporter jakartautara.com setelah memimpin rapat membahas pemukiman liar kolong tol di Ruang VIP Kantor Walikota Jakarta Utara, Jumat (10/08), Effendi Anas mengatakan semua pemukiman kolong tol harus sudah bersih dari wilayah Jakarta Utara karena memang lahan tersebut bukan lagi diperuntukan bagi bangunan-bangunan liar.
Namun diakui pelaksanaan penertiban itu sendiri belum dapat ditentukan waktunya karena masih perlu penggodogan lagi denga pihak terkait seperti CMNP dan Jasa Marga.

"Saat ini kita masih membahas dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara seperti Bagian ASP, Sudin Pertamanan dan Sudin Tramtib," terang Walikota.
Maraknya bangunan dan gubuk-gubuk liar di kolong tol dimulai dengan adanya surat dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)tahun 2002 lalu yang memperbolehkan warga untuk memanfaatkan lahan kosong dibawah kolong tol untuk didirikan bangunan.

Tetapi pada tahun 2006 peraturan itu sendiri telah dicabut dan tidak diperpanjang lagi yang artinya semua lahan di kolong tol harus sudah dikosongkan. (red)

Tol Becakayu

2007-08-10T11:40:00.000+07:00

Pembangunan Tol Becakayu Segera Dilanjutkan

beritajakarta - Pembangunan proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang sempat terbengkalai lebih 10 tahun, dalam waktu tidak lama lagi akan segera dikerjakan. Untuk tahap awal, Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur akan melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada warga yang terkena proyek tersebut di Kelurahan Pondok Kelapa, Cipinang Melayu, dan Pondok Bambu.
Foto: Dok. beritajakarta.com

Kepala Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Kotamadya Jakarta Timur, Lukman Hakim, pembayaran ganti rugi proyek jalan tol Becakayu tinggal menunggu proses pengajuan anggaran dari Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. “Bila anggaran sudah turun, pembayaran bisa dilaksanakan. Bisa jadi berbarengan dengan pembayaran proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Tapi nggak masalah karena Tim P2T berbeda sehingga tetap bisa dilaksanakan,” jelas Lukman, Kamis (9/8).

Dikatakan Lukman, saat ini pihaknya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) pembayaran yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Jakarta Timur. “Pembayaran tetap berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun berjalan,” katanya.
Lukman menjelaskan, dari delapan kelurahan di Jakarta Timur yang terkena proyek jalan tol ini, ada tiga kelurahan, yaitu Cipinang Melayu, Pondok Bambu, dan Pondok Kelapa yang berkas-berkasnya sudah siap. Sementara Kelurahan Cipinang Muara, Duren Sawit, Cipinang Besar Selatan, dan Cipinang Cempedak masih dalam proses inventarisasi dan pengukuran lahan.

Beberapa waktu lalu, warga yang lahannya terkena proyek jalan tol Becakayu juga pernah meminta agar sisa lahan yang tidak terkena proyek agar bisa dibayar pula. Pasalnya, lahan sisa biasanya tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh warga. Warga juga mengaku khawatir jika sisa tanah dibiarkan saja dan tidak diberi ganti rugi, bisa diamnfaatkan pihak lain.
Berkaitan dengan permasalahan itu, Lukman mengatakan hal tersebut dapat diusulkan oleh pemilik lahan kepada pimpinan proyek (Pimpro) dalam hal ini Dinas PU Provinsi DKI Jakarta. “Warga yang merasa ada sisa tanahnya dan minta agar bisa dibayar, segera buat surat usulan. Ini bisa dipertimbangkan karena daripada nantinya tanah sia-sia atau malah dipakai untuk bangunan liar, lebih baik sekalian dibebaskan asalkan masih dalam batas yang wajar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, jalan tol Becakayu adalah jalan tol yang akan dibangun dari Bekasi sampai ke Kampung Melayu di Jakarta Timur. Jalan tol itu dibangun melayang sejajar Saluran Tarum Barat (Kali Malang) di sebelah kiri. Diharapkan, jalan tol sepanjang 21 kilometer itu menjadi salah satu alternatif bagi warga Bekasi untuk masuk ke Jakarta.
Jalan tol Becakayu ini sebenarnya telah dibangun tahun 1997 oleh investor PT Kresna Kusuma Dyandra Marga. Namun pembangunannya sempat terhenti karena krisis monoter. PT KKDM akhirnya juga masuk sebagai perusahaan yang harus ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Sejumlah tiang beton sudah berdiri kokoh di sepanjang sisi kiri Saluran Tarum Barat. Pekerjaan itu sudah menghabiskan dana ratusan miliar dari total keperluan dana yang diperkirakan mencapai Rp 3,6 triliun. | purwoko

Bangunan Kolong Tol Priok

2007-06-22T12:39:00.000+07:00

20 Bangunan di Kolong Tol Tanjung Priok Dibongkar

Sebanyak 20 bangunan semi permanen dan lahan cuci motor di kolong tol tepatnya di RW 06 Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok ditertibkan aparat Sudin Tramtib dan Linmas Jakut, Kamis (21/06).
Penertiban dipimpin Camat Tanjung Priok, Darwis M Adji dan Kasie Operasi Sudin Tramtib dan Linmas setempat, Supartono serta melibatkan 100 personel.

Operasi penertiban sempat diwarnai aksi protes ketika warga penghuni kolong tol berupaya mempertahankan harta bendanya ketika diangkut petugas. Namun akhirnya petugas dapat menyelesaikannya.
“Kita telah berulangkali menyampaikan peringatan dan himbauan namun tidak digubris warga setempat sehingga kita mengeluarkan surat perintah bongkar 2x24 jam,” jelas Darwis.
Menurut Darwis, warga penghuni kolong tol tidak berhak meminta uang kerohiman. "Itu lahan, bukan milik mereka sehingga tidak berhak meminta uang kerohiman," tegasnya.

Sementara itu, Kasie Operasi Sudin Tramtib dan Linmas setempat Supartono mengakui, pihaknya sudah berusaha untuk membujuk warga agar membongkar sendiri bangunannya.
Tapi, kata dia, warga menolak sehingga tidak ada pilihan lain kecuali membongkar paksa. "Tahun lalu, kita sudah targetkan lokasi ini dibongkar, tetapi gagal," kata Partono.

Puluhan puing-puing bangunan semi permanen itu diangkut petugas dengan menggunakan kendaraan operasional milik Sudin Tramtib dan Sudin Kebersihan. Selanjutnya, puing -puing itu dikirimkan ke gudang penampungan barang milik Pemprov DKI Jakarta di Cakung, Jakarta Timur.| folman

Tol Depok-Antasari

2007-05-31T12:29:00.000+07:00

1 Juni, Pematokan Lahan Tol Depok-Antasari

beritajakarta - Pematokan lahan untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari dilaksanakan 1 Juni mendatang. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan meminta warga menyaksikan pematokan lahan tersebut.
"Saya mohon warga hadir sendiri untuk menyaksikan pematokan lahan tersebut," ujar Kepala Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Jakarta Selatan, Pariyanto, pada acara sosialisasi rencana pembangunan tol Depok- Antasari di GOR Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/5).

"Kalau bisa jangan sampai diwakilkan, karena mungkin hasilnya akan beda," katanya.
Selain itu, pada saat pengukuran nanti, Pemkot Jakarta Selatan juga meminta warga untuk menyaksikan karena akan ada pendataan pembebasan seperti bangunan rumah, pohon, dan lainnya. "Lahan dan bangunan warga yang terkena pembebasan akan diganti rugi dan besaran ganti rugi akan disesuaikan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, salah satu anggota tim pengukuran tanah Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Suryo Prabowo, mengatakan pembangunan jalan Tol Depok-Antasari akan dimulai akhir tahun 2007 dengan panjang 22,8 kilo meter dan lebar 30 meter. "Jalan tol ini dibangun seperti jalan tol By Pass Cawang-Priok," katanya. "Kita menargetkan tahun 2009 jalan tol tersebut sudah bisa beroperasi,” ungkapnya.

Sosialisasi rencana pembangunan jala tol Depok-Antasari itu diikuti sekitar 350 warga. Sosialisasai bertujuan untuk membantu keberhasilan pembangunan jalan tol tersebut tanpa ada pihak yang dirugikan.| udin

Tol akses Tanjung Priok

2007-01-03T13:15:00.000+07:00

Tol Akses Tanjung Priok Dibangun Pertengahan 2007

beritajakarta - Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan raya Cilincing hingga jalan raya Cakung Cilincing (cacing), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pertengahan tahun 2007 akan membangun jalan tol akses Tanjung Priok. Nantinya, tol akses Priok tersebut akan melintasi beberapa kelurahan di Jakarta Utara seperti Kelurahan Koja, Tanjung Priok, Papanggo, Ancol, Semper Timur, Semper Barat, Sukapura, Pademangan, dan Kelurahan Kalibaru.

“Kebutuhan akan jalan tol tersebut sudah sangat mendesak mengingat kemacetan di kawasan Cakung Cilincing sudah semakin parah,” kata Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas kepada beritajakarta.com, Selasa (2/1).

Saat ini, kata Anas, pihaknya tenga melakukan sosialisasi kepada warga terutama bangunan warga yang terkena proyek tersebut. Dia memperkirakan sosialisasi kepada warga sudah selesai Maret mendatang. “Saya minta camat dan lurah membantu sosialisasi kepada warga soal ganti rugi,” katanya.

Pembangunan jalan tol sepanjang 12,4 km dari kawasan Cakung Cilincing yang mengakses Tanjung Priok dan berakhir di jalan tol timur arah Bandara Soekarno Hatta. Jalan tol itu akan menyita 18,4 hektar lahan dimana 90 persen adalah lahan PT Pelindo dan sisanya lahan milik masyarakat.
Pembangunan jalan tol tersebut tetap dilaksanakan pemerintah pusat. Namun, untuk mengakomodir keinginan Pemprov DKI, pengelolaan jalan tol diserahkan ke Pemprov DKI melalui BUMD-nya yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok dilaksanakan dalam dua tahap yang terdiri sisi timur sepanjang 8 km, sisi barat 3,6 km, dan sisi selatan 0,4 km. Untuk pembangunan konstruksi yang diperkirakan memakan waktu 2,5 tahun akan dibiayai Japan Bank for International Coorporation (JBIC) melalui pinjaman lunak sebesar 40 miliar yen. Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan rampung 2011 mendatang.
Bagi rumah warga yang terkena proyek tersebut, Pemprov DKI akan memberikan ganti rugi yang layak. Tahun 2006 telah dikucurkan dana sebesar Rp 150 miliar dan tahun 2007 disiapkan Rp 200 miliar.

Sementara itu, Dirut PT Jakarta Propertindo, IGK Suena, mengatakan, pembebasan lahan milik warga mulai dilaksanakan pada September 2006. "Kita akan berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Utara," katanya.
Ada tiga kecamatan dan tujuh kelurahan yang lahannya terkena proyek tersebut. "80 persen lahan itu sebenarnya milik PT Pelindo, Pertamina, KAI tapi saat ini sudah diduduki warga. Namun, kita akan membayar ganti rugi kepada warga sesuai NJOP," ujarnya.

Suena menuturkan, pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok ini merupakan salah salah alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas angkutan terutama yang berasal dari kawasan industri Bekasi Timur, Cakung Cilincing ke area Pelabuhan Tanjung Priok. Diharapkan kemacetan selama enam jam untuk antrean 10 km bisa diminimalisir menjadi 1 jam.
Kerugian yang diderita pengusaha dan pengemudi angkutan akibat kemacetan tersebut, kata Suena, mencapai Rp1 triliun/tahun.| folman

Tol Akses Priok

2006-03-25T12:47:00.000+07:00

Pemprov DKI Minta Pembangunan Tol Akses Priok Segera Direalisasikan

beritajakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendesak Pemerintah Pusat segera merealisasikan pembangunan ruas Tol Cakung-Tanjung Priok, untuk mengurangi kemacetan dan mendukung aktivitas ekspor produk perusahaan-perusahaan nasional yang berlokasi di Jakarta.

Pembangunan jalan tol atau akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok (Tanjung Priok Access Road), Jakarta Utara, sepanjang 12,4 km segera dilaksanakan. "Pembangunan jalan tol ini dimaksudkan sebgai pengembangan jalan tol daerah guna mengurangi kemacetan di sekitar Cilincing, Jakarta Utara akibat padatnya kontainer pengangkut barang ekspor impor menuju Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, IGK Suena yang didampingi Humas PT Jakpro, Suryadi, Jumat (24/3).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta ini mengatakan, pembangunan jalan tol Tanjung Priok ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jalan di ibu kota. Selain itu, kata Suena, juga bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan perekonomian regional Jabodetabek.

Pasalnya, lanjut Suena, selama ini tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok terputus sampai di Cakung. Akibatnya, kontainer pengangkut barang ekspor impor harus turun ke Jalan Cilincing Raya sampai Cakung-Cilincing yang padat lalu lintas. Kondisi tersebut memperlambat perjalanaan arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemda DKI Jakarta, ungkap Suena, hanya bertugas untuk menyelesaikan masalah pembebasan tanah. Pembangunan jalan tol itu akan menyita lahan warga seluas 18 hektar. “Pembangunan jalan tol tersebut tetap dilaksanakan pemerintah pusat. Tugas kita hanya sebatas menyelesaikan pembebasan tanah,” tandas Suena.

Meski begitu, papar Suena, pemerintah pusat berjanji akan memberikan semacam kompensasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, dia tidak menyebutkan apa bentuk kompensasi yang akan diberikan tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Tol Jakarta Propertindo, Suwuda Utama mengatakan, pembangunan tol Tanjung Priok ini merupakan koneksi by pass untuk kendaraan berat yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, baik dari tol dalam kota utara-selatan maupun jalan tol baru JORR di Cikarang.

Seperti diketahui, dalam membangun akses jalan layang tersebut, Pelindo II juga melakukan koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI. Sebab, yang akan dibangun Pelindo II hanya jalan akses dari Cakung ke pelabuhan. Sedangkan untuk akses ke arah Ancol dilakukan Departemen PU dan Pemprov DKI.
Padahal di pelabuhan Tanjung Priok, terdapat tiga terminal peti kemas (TPK), yakni TPK Koja, Jakarta Internaational Container Terminal (JICT), dan Multi Terminal Indonesia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemerintah Jepang mengalokasikan dana sebesar 26,31 miliar yen atau sekitar Rp 2,36 triliun untuk pembangunan jalan tol atau akses jalan ke Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Karena, pemerintah Jepang menilai akses ke Tanjung Priok ini perlu ditingkatkan guna mendukung ekspor Indonesia, terutama produk dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Dana ini merupakan bagian dari dana pinjaman lunak Jepang melalui Consultative Group on Indonesia atau CGI di Jakarta.

Penyediaan dana bagi pembangunan akses jalan ke Tanjung Priok setelah mendapat masukan dari kalangan perusahaan Jepang bahwa ekspor mereka melalui Pelabuhan Tanjung Priok sering kali terganggu akibat kemacetan lalu lintas. Akibatnya, truk pengangkut produk ekspor hanya bisa sekali perjalanan dalam sehari.

Pembangunan akses jalan ke Tanjung Priok ini mendapat bantuan Pemerintah Jepang bukan semata karena demi kepentingan ekspor dari perusahaan-perusahaan Jepang, tetapi juga untuk kepentingan ekspor perusahaan-perusahaan lainnya di luar Jepang yang berlokasi di seputar Jakarta.

Dana pembangunan jalan ke Tanjung Priok yang menurut rencana akan berhubungan langsung dengan Jalan Tol Cakung-Cilincing merupakan dana pinjaman lunak dengan tingkat bunga 0,4 persen untuk jangka waktu pinjaman selama 40 tahun, termasuk 10 tahun masa tenggang (grace period).

Enam Ruas Jalan Tol

Mengenai pembangunan enam ruas tol dalam kota, Suena mengaku mengaku hingga kini belum ada keputusan dari Menteri Pekerjaan Umum. “Saya sudah kirim surat ke Menteri PU beberapa waktu lalu. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban,” ujarnya.

Padahal, ungkap Suena, jika pembangunan enam ruas tol itu terealisasi, akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Sebab, dalam proyek tersebut, Pemprov DKI ikut berinvestasi sebesar Rp 700 miliar. Diperkirakan dalammkurun waktu 7-8 tahun mendatang sudah break event poin (balik modal). | agus